Bolivia sedang mengkaji integrasi USDT, stablecoin terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, ke dalam sistem keuangannya untuk mengatasi krisis nilai tukar. Pada hari Jumat, Jose Gabriel Espinoza, Menteri Ekonomi dan Keuangan Publik Bolivia, menyatakan dalam konferensi pers bahwa pemerintah sedang menilai dimasukkannya USDT bersama dolar AS dan boliviano Bolivia, meski saat ini belum ada kerangka regulasi untuk menerapkannya secara langsung. Langkah ini menyusul lonjakan 600% pada volume perdagangan kripto selama enam bulan pertama 2025 setelah Bank Sentral mencabut larangan pada operasi aset digital yang diberlakukan pada 2020 pada Juni 2024. Penempatan Bolivia pada daftar abu-abu Financial Action Task Force (FATF) pada 13 Juni 2025 mengharuskan regulasi anti pencucian uang yang ketat sebelum integrasi stablecoin dapat dilanjutkan. Pemerintah baru-baru ini mengakhiri 15 tahun tarif nilai tukar tetap dengan membiarkan dolar mengambang bebas, menandai reformasi ekonomi yang lebih luas di bawah pemerintahan Rodrigo Paz.
Bolivia Belum Punya Kerangka Regulasi untuk Integrasi USDT Secara Langsung
Espinoza memperjelas bahwa Bolivia belum memiliki kerangka regulasi untuk memungkinkan integrasi USDT terjadi secara langsung, bahkan setelah Bank Sentral mencabut larangan terhadap operasi yang melayani aset digital. Espinoza menilai pencabutan larangan itu dilakukan karena keadaan terpaksa dan tanpa perencanaan lanjutan, karena USDT berperan penting sebagai proksi dolar untuk membantu Bolivia menghadapi krisis kelangkaan mata uang asing. Bolivia berada di daftar abu-abu Financial Action Task Force (FATF) sejak 13 Juni 2025, yang berarti Bolivia berada di bawah pemantauan yang lebih ketat oleh organisasi tersebut. “Aset kripto ini harus diatur dengan baik untuk menghindarinya berubah menjadi sumber pencucian uang atau menutupi aktivitas ilegal,” tegas Espinoza dalam konferensi pers.
Volume Perdagangan Kripto Naik Lebih dari 600% pada Enam Bulan Pertama 2025
Setelah larangan 2020 dicabut pada Juni 2024, volume perdagangan melonjak tajam, dengan angka naik lebih dari 600% pada enam bulan pertama 2025. Espinoza menjelaskan bahwa sistem di mana USDT beredar bersama dolar AS dan boliviano Bolivia sedang dipertimbangkan. Espinoza telah menyinggung topik ini sebelumnya. Pada bulan November, ia menyatakan bahwa kripto akan ditambahkan ke sistem perbankan nasional dan menjadi alat pembayaran yang sah, yang menandakan sikap yang mendukung aset digital dari pemerintahan Rodrigo Paz.
Bisa Bank Menawarkan Layanan Penukaran USDT di Tengah Rencana Integrasi Sistem Perbankan
Bisa Bank, bank swasta terbesar keempat di Bolivia, sudah menawarkan layanan penukaran USDT. Espinoza menyatakan pada bulan November bahwa kripto akan ditambahkan ke sistem perbankan nasional dan menjadi alat pembayaran yang sah. Pemerintah baru-baru ini mencabut kontrol mata uang, memungkinkan dolar mengambang bebas setelah 15 tahun tarif nilai tukar tetap. Langkah ini dapat membantu perekonomian Bolivia kembali memperoleh dinamismenya saat negara tersebut berupaya mengintegrasikan stablecoin secara langsung ke dalam sistem perbankan.
FAQ
Apa yang diumumkan Bolivia terkait integrasi USDT?
Pada hari Jumat, Menteri Ekonomi dan Keuangan Publik Bolivia Jose Gabriel Espinoza menyatakan bahwa pemerintah sedang meneliti dimasukkannya USDT bersama dolar AS dan boliviano Bolivia untuk memerangi krisis nilai tukar, meski saat ini belum ada kerangka regulasi untuk penerapan secara langsung.
Mengapa volume perdagangan kripto meningkat di Bolivia selama 2025?
Volume perdagangan kripto naik lebih dari 600% pada enam bulan pertama 2025 setelah Bank Sentral mencabut larangan 2020 terhadap operasi aset digital pada Juni 2024, dengan USDT berfungsi sebagai proksi dolar selama krisis kelangkaan mata uang asing.
Tantangan regulasi apa yang dihadapi Bolivia untuk integrasi USDT?
Bolivia ditempatkan pada daftar abu-abu Financial Action Task Force (FATF) pada 13 Juni 2025, yang mengharuskan regulasi anti pencucian uang yang ketat sebelum integrasi stablecoin dapat dilanjutkan, sebagaimana Espinoza menekankan perlunya mencegah aset kripto menjadi sumber pencucian uang atau aktivitas ilegal.