Partai Republik DPR AS secara resmi mengonfirmasi "Operation Choke Point 2.0" menargetkan Bitcoin dan perusahaan kripto

[Anggota Partai Republik DPR AS Resmi Konfirmasi “Operation Choke Point 2.0” Menargetkan Bitcoin dan Perusahaan Kripto]
Anggota Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat secara resmi mengonfirmasi bahwa “Operation Choke Point 2.0” menargetkan Bitcoin dan perusahaan mata uang kripto, meskipun hasil investigasi sebelumnya sudah diketahui publik — seperti Federal Reserve (Fed), Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), dan Office of the Comptroller of the Currency (OCC) yang menekan bank-bank menjauh dari industri kripto melalui panduan tidak resmi, serta Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) yang menerapkan strategi “penegakan dulu, regulasi belakangan” — namun laporan ini kini telah secara resmi dicatatkan dalam catatan Kongres.

Laporan tersebut menyatakan, setidaknya ada 30 lembaga yang secara efektif “dikeluarkan dari layanan perbankan” (debanked) melalui panduan pengawasan tidak resmi dan tekanan regulasi. Komite mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dipaksa keluar dari sistem perbankan AS tanpa tindakan penegakan hukum resmi.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa pemerintah membatasi industri mata uang kripto melalui cara-cara koersif, penegakan hukum yang bias, dan tekanan secara diam-diam (seraya menolak memberikan aturan regulasi yang jelas).

Dokumen menunjukkan bahwa Fed, FDIC, dan OCC menggunakan serangkaian strategi untuk memengaruhi perilaku bank, termasuk mengirimkan “surat tanpa keberatan” (non-objection letters), “surat penangguhan” (pause letters), serta bentuk panduan tidak resmi lainnya, dengan tujuan membuat bank ragu-ragu ketika bermitra dengan perusahaan kripto.

Pada saat yang sama, SEC AS disebut menerapkan kebijakan “penegakan dulu, regulasi belakangan”, tanpa mengeluarkan kerangka regulasi yang jelas, melainkan membatasi aktivitas aset digital melalui penegakan hukum yang selektif.