Sengketa Dokdo Terus Menciptakan Ketegangan Bilateral antara Korea Selatan dan Jepang

Lembaga Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengeluarkan protes resmi pada 20 Februari merespons pernyataan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi. Dalam pidato kebijakan luar negerinya di parlemen, Motegi kembali mengklaim bahwa Dokdo—pulau yang diperebutkan dengan nama Takeshima dalam bahasa Jepang—merupakan milik Jepang. Menurut laporan dari Jin10, Seoul menganggap klaim ini sebagai langkah provokatif yang merugikan usaha membangun kerjasama konstruktif.

Protes Resmi dan Tuntutan Pencabutan Pernyataan

Pemerintah Korea Selatan menekan Jepang untuk secara resmi mencabut pernyataan yang disampaikan dalam forum legislatif tersebut. Dalam respons diplomatiknya, Seoul menekankan dengan jelas bahwa Dokdo merupakan bagian integral dari wilayah negara Korea Selatan, baik dari perspektif sejarah maupun hukum internasional. Pihak Korea Selatan menganggap bahwa pengulangan klaim Jepang ini tidak berkontribusi pada pengembangan hubungan bilateral yang progresif dan saling menghormati.

Komitmen Keras Terhadap Setiap Provocasi

Seoul mengumumkan komitmen tegas untuk merespons dengan penuh determinasi terhadap setiap tindakan provokatif atau klaim tambahan dari Jepang di masa depan. Ketegangan mengenai kepemilikan Dokdo telah menjadi salah satu isu geopolitik paling sensitif di kawasan Asia Timur, dengan kedua negara mempertahankan posisi mereka yang saling bertentangan sejak lama. Protes diplomatik kali ini menunjukkan bahwa Korea Selatan tidak akan mengalah dalam isu kepemilikan pulau yang dianggap strategis dan bersejarah bagi identitas nasionalnya.