Uni Eropa sedang mempersiapkan respons ekonomi yang kuat setelah ketegangan dengan Amerika Serikat meningkat terkait Greenland. Pejabat di Brussels kini membahas tarif dan pembatasan pasar senilai hingga $100 miliar terhadap perusahaan AS. Langkah ini mengikuti ancaman tarif baru dari AS yang oleh pemimpin Eropa digambarkan sebagai tekanan ekonomi yang terkait dengan isu geopolitik yang sensitif.
Perselisihan ini menambah ketidakpastian di pasar global di saat investor sudah merasa berhati-hati. Meskipun cerita ini berpusat pada perdagangan dan diplomasi, efek riak juga dapat menjangkau mata uang, komoditas, dan aset risiko yang sering mempengaruhi sentimen pasar kripto.
Krisis ini dimulai setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif baru pada impor dari Eropa. Rencana ini dimulai dari 10 persen dan bisa naik hingga 25 persen pada bulan Juni. Menurut pejabat UE, tarif ini bertujuan untuk menekan Denmark agar menjual Greenland, wilayah otonom Denmark dengan nilai strategis di Kutub Utara.
Pemimpin Eropa menolak ide tersebut secara tegas. Mereka berargumen bahwa mengaitkan penalti perdagangan dengan tuntutan wilayah merusak hukum internasional dan persatuan NATO. Akibatnya, Brussels mulai mempersiapkan langkah-langkah balasan untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka.
Pejabat UE kini mempertimbangkan penggunaan Instrumen Anti-Perkecualian Uni Eropa. Mekanisme ini memungkinkan UE merespons ketika kekuatan asing menggunakan perdagangan sebagai leverage.
Langkah-langkah yang mungkin dibahas meliputi:
Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka mendukung pengaktifan alat ini. Selain itu, pemimpin UE mengatakan mereka ingin mengirim sinyal yang jelas bahwa tekanan ekonomi tidak akan diabaikan.
Rencana saat ini mengulangi persiapan UE dari tahun 2025, ketika pejabat menguraikan tarif serupa selama sengketa perdagangan sebelumnya. Namun, kali ini cakupannya tampak lebih luas. Pembatasan akses pasar dapat mempengaruhi perusahaan multinasional AS yang memiliki operasi besar di Eropa.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa diplomasi tetap menjadi opsi. Namun, para pembuat undang-undang telah memperingatkan bahwa ketegangan yang berkelanjutan dapat menunda kesepakatan perdagangan dan membebani kerja sama jangka panjang. Analis juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan dapat mengganggu rantai pasokan dan melemahkan kepercayaan investor.