Pengadilan Banding AS telah menyelesaikan proses hukum untuk penyitaan 69.370 BTC Silk Road, pasar darknet yang sekarang tidak berfungsi.
Menurut dokumen pengadilan, Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan mengkonfirmasi keputusan untuk mentransfer BTC ke kontrol federal. Tindakan penegakan ini melengkapi putusan sebelumnya yang menegaskan hak pemerintah atas aset digital yang terkait dengan kegiatan ilegal di sepanjang Jalur Sutra.
Selain BTC, aset BTC yang disita termasuk BTC emas (BTG), BTC SV (BSV) dan BTC uang tunai (BCH).
Penyitaan Aset Ilegal Jalur Sutra
Keputusan awal tentang BTC Jalur Sutra dikeluarkan pada bulan Agustus. Ini berasal dari penyitaan cryptocurrency ini oleh Departemen Kehakiman AS pada tahun 2020 dan mengajukan mosi pemulihan formal. Pada saat itu, nilai BTC yang disita lebih dari $ 1 miliar.
Langkah ini disebabkan oleh transfer 69.369 BTC dari satu alamat dompet, aktivitas besar pertama untuk aset-aset ini sejak 2015. Tindakan ini sangat memprihatinkan karena melibatkan dana yang berasal dari Silk Road, sebuah platform yang terkenal karena perdagangan ilegal obat-obatan terlarang dan barang-barang ilegal lainnya.
Ross Ulbricht, pendiri Jalur Sutra, disebut sebagai terdakwa dalam dokumen tersebut. Situs ini ditutup oleh FBI pada akhir 2013 setelah penangkapan Ulbright. Pada 2015, Ulbright dijatuhi hukuman dua hukuman seumur hidup tanpa pembebasan ditambah 40 tahun.
** Pemerintah AS: Salah satu pemegang BTC terbesar **
Pemerintah AS telah menjadi salah satu pemegang BTC terbesar melalui penyitaan yang terkait dengan kegiatan kriminal. Seperti dalam kasus Silk Road, aset digital yang disita ini disimpan dengan aman di dompet perangkat keras offline dan terenkripsi. Lembaga-lembaga ini dikelola oleh beberapa lembaga federal, seperti Departemen Kehakiman (DOJ) dan Internal Revenue Service (IRS).
Namun, karena kompleksitas dan lamanya proses hukum, pemerintah tidak secara aktif terlibat dalam transaksi atau merebut waktu pasar, dan proses likuidasi yang sebenarnya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dalam proses hukum, pemerintah memegang BTC sebagai bukti atau hasil kejahatan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pengadilan AS akhirnya mengkonfirmasi penyitaan 69.370 Silk Road BTC
Pengadilan Banding AS telah menyelesaikan proses hukum untuk penyitaan 69.370 BTC Silk Road, pasar darknet yang sekarang tidak berfungsi.
Menurut dokumen pengadilan, Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan mengkonfirmasi keputusan untuk mentransfer BTC ke kontrol federal. Tindakan penegakan ini melengkapi putusan sebelumnya yang menegaskan hak pemerintah atas aset digital yang terkait dengan kegiatan ilegal di sepanjang Jalur Sutra.
Selain BTC, aset BTC yang disita termasuk BTC emas (BTG), BTC SV (BSV) dan BTC uang tunai (BCH).
Penyitaan Aset Ilegal Jalur Sutra
Keputusan awal tentang BTC Jalur Sutra dikeluarkan pada bulan Agustus. Ini berasal dari penyitaan cryptocurrency ini oleh Departemen Kehakiman AS pada tahun 2020 dan mengajukan mosi pemulihan formal. Pada saat itu, nilai BTC yang disita lebih dari $ 1 miliar.
Langkah ini disebabkan oleh transfer 69.369 BTC dari satu alamat dompet, aktivitas besar pertama untuk aset-aset ini sejak 2015. Tindakan ini sangat memprihatinkan karena melibatkan dana yang berasal dari Silk Road, sebuah platform yang terkenal karena perdagangan ilegal obat-obatan terlarang dan barang-barang ilegal lainnya.
Ross Ulbricht, pendiri Jalur Sutra, disebut sebagai terdakwa dalam dokumen tersebut. Situs ini ditutup oleh FBI pada akhir 2013 setelah penangkapan Ulbright. Pada 2015, Ulbright dijatuhi hukuman dua hukuman seumur hidup tanpa pembebasan ditambah 40 tahun.
** Pemerintah AS: Salah satu pemegang BTC terbesar **
Pemerintah AS telah menjadi salah satu pemegang BTC terbesar melalui penyitaan yang terkait dengan kegiatan kriminal. Seperti dalam kasus Silk Road, aset digital yang disita ini disimpan dengan aman di dompet perangkat keras offline dan terenkripsi. Lembaga-lembaga ini dikelola oleh beberapa lembaga federal, seperti Departemen Kehakiman (DOJ) dan Internal Revenue Service (IRS).
Namun, karena kompleksitas dan lamanya proses hukum, pemerintah tidak secara aktif terlibat dalam transaksi atau merebut waktu pasar, dan proses likuidasi yang sebenarnya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dalam proses hukum, pemerintah memegang BTC sebagai bukti atau hasil kejahatan.